Data Desil Tidak Akurat, Komisi X DPR RI Minta Skema KIP Kuliah Dievaluasi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti, menyoroti ketidakakuratan data kesejahteraan yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS). Ketidakakuratan data yang mencapai 25% ini dinilai bisa berisiko pada penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Temuan ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah, karena KIP Kuliah adalah salah satu program strategis untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Jika data yang menjadi acuan tidak akurat, maka tujuan mulia program ini bisa melenceng jauh dari sasaran.

KIP Kuliah menetapkan penerima menggunakan acuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga. Pendaftar yang memiliki desil 1 hingga 4 berpeluang besar lolos dan menerima bantuan. Namun, ketika data yang digunakan tidak lagi akurat, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara serius kepada BPS serta penyaluran KIP Kuliah. Penggunaan klasifikasi desil BPS secara kaku disebut Komisi X DPR berisiko menghambat akses bantuan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

Artikel ini akan membahas secara lengkap sorotan Komisi X DPR RI terhadap ketidakakuratan data BPS dan dampaknya pada KIP Kuliah, usulan pembenahan skema, pentingnya KIP Kuliah sebagai hak pendidikan, tantangan implementasi, serta FAQ yang sering diajukan. Simak dengan saksama.

Ketidakakuratan Data BPS Mencapai 25%

Esti menilai bahwa evaluasi pada BPS akan bermanfaat untuk mengetahui sebenarnya apa yang menyebabkan ketidakakuratan data bisa mencapai 25%. Seluruh proses survei, baik itu pengumpulan hingga penginputan data, perlu ditelusuri secara lengkap. Angka 25% bukanlah angka kecil. Dalam konteks data kesejahteraan yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial, ketidakakuratan sebesar itu dapat menyebabkan salah sasaran yang masif.

"Dinsos (Dinas Sosial) awalnya mengatakan melesat 25%, wow itu angka yang sangat tinggi. Maka memang BPS perlu kita evaluasi secara serius sebenarnya kinerjanya bagaimana, apa ada yang salah di dalam proses untuk menginput data ini," tutur Esti saat kunjungan kerja ke Kota Salatiga, dikutip dari postingan YouTube TVR Parlemen, Senin (19/10/2026).

Pernyataan Esti mencerminkan kekhawatiran bahwa data yang seharusnya menjadi fondasi kebijakan justru mengandung banyak kesalahan. Dalam sistem penyaluran bantuan sosial, data yang akurat adalah segalanya. Jika data keliru, maka bantuan bisa diberikan kepada orang yang tidak berhak, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan akses.

Ketidakakuratan data bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, proses pengumpulan data di lapangan mungkin tidak dilakukan secara cermat. Kedua, proses input data bisa mengandung kesalahan manusia (human error). Ketiga, data mungkin tidak diperbarui secara berkala, sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Keempat, koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan data bisa kurang optimal. Kelima, faktor sosial seperti keluarga yang enggan memberikan data akurat karena khawatir atau tidak memahami tujuan pendataan.

BPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas data statistik nasional perlu melakukan introspeksi. Esti menekankan bahwa seluruh proses survei, dari pengumpulan hingga penginputan, harus ditelusuri. Jika ada kesalahan sistemik, maka perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.

Dampak Ketidakakuratan Data

KIP Kuliah adalah program bantuan pendidikan tinggi yang ditujukan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program ini menanggung biaya kuliah (UKT) dan memberikan bantuan biaya hidup bagi penerima. Dengan adanya KIP Kuliah, banyak anak dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya tidak mampu kuliah akhirnya bisa meraih gelar sarjana.

Namun, KIP Kuliah sangat bergantung pada data DTSEN yang dikelola BPS. Data ini mengklasifikasikan keluarga ke dalam desil kesejahteraan, dari desil 1 (paling miskin) hingga desil 10 (paling sejahtera). Pendaftar KIP Kuliah yang berada di desil 1 hingga 4 memiliki peluang besar untuk lolos. Sebaliknya, mereka yang berada di desil di atas 4 dianggap tidak berhak menerima bantuan.

Jika data desil tidak akurat, maka konsekuensinya bisa fatal. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, mahasiswa dari keluarga miskin tetapi tercatat di desil tinggi akan kehilangan haknya untuk mendapatkan KIP Kuliah. Kedua, mahasiswa dari keluarga mampu tetapi tercatat di desil rendah justru bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya menjadi hak orang lain. Kedua skenario ini sama-sama merugikan.

Komisi X DPR menilai bahwa penggunaan klasifikasi desil BPS secara kaku berisiko menghambat akses bantuan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Dalam praktiknya, kondisi ekonomi keluarga tidak selalu tercermin secara akurat dalam data desil. Ada keluarga yang secara ekonomi miskin tetapi tidak terdaftar dalam data karena berbagai alasan, misalnya tidak pernah didata atau datanya tidak diperbarui. Sebaliknya, ada keluarga yang secara ekonomi mampu tetapi tercatat sebagai penerima bantuan karena data lama.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi dan validasi yang lebih fleksibel. Data desil seharusnya menjadi salah satu acuan, bukan satu-satunya penentu. Faktor lain seperti kondisi riil keluarga, surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan, dan verifikasi lapangan perlu dipertimbangkan.

Skema KIP Kuliah Perlu Dibenahi

Melengkapi Esti, anggota Komisi X DPR RI, Karmila Sari, menyebut skema KIP Kuliah perlu dibenahi. Salah satu langkah pembenahan menurutnya adalah dengan tidak lagi memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi.

KIP Kuliah seharusnya tidak lagi dikategorikan ke dalam skema bantuan sosial (bansos). Karmila menekankan bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak untuk mendapat pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. "Kita berharap, Permendiktisaintek Nomor 2 Tahun 2026 ini tidak berlaku lagi di tahun depan karena artinya tidak mengkategorikan itu sebagian bantuan sosial, sehingga ini memberikan hak pendidikan bagi seluruh Warga Negara Indonesia," bebernya.

Pandangan Karmila menyentuh isu filosofis yang mendasar. Apakah pendidikan tinggi adalah hak atau privilege? Jika pendidikan adalah hak, maka negara wajib menyediakannya tanpa diskriminasi. Kategorisasi KIP Kuliah sebagai bansos membawa konsekuensi bahwa program ini diperlakukan seperti bantuan sosial lainnya, dengan segala keterbatasan dan stigma yang melekat.

Ketika KIP Kuliah tidak lagi masuk dalam kategori bansos, Karmila menyebut bantuan ini mampu menopang keberlangsungan studi mahasiswa secara menyeluruh. Dengan begitu, skema KIP Kuliah memang perlu dievaluasi dan dibenahi. "Kebutuhan (mahasiswa) itu tidak hanya untuk UKT saja, tetapi banyak sekali, tidak hanya kehidupan, belum juga mereka harus mendapatkan buku-buku pengayaan dan hal-hal lain untuk menunjang sekolah mereka lebih berkualitas dan lulus tepat pada waktunya," kata Karmila lagi.

Pernyataan Karmila menyoroti bahwa biaya kuliah bukan satu-satunya beban mahasiswa. Ada biaya hidup, biaya buku, biaya transportasi, biaya internet, dan berbagai kebutuhan lain yang harus ditanggung. Jika KIP Kuliah hanya menanggung UKT, mahasiswa masih kesulitan memenuhi kebutuhan lain. Oleh karena itu, skema KIP Kuliah perlu dirancang agar benar-benar menopang keberlangsungan studi secara menyeluruh.

Pendidikan sebagai Hak Konstitusional

Pandangan Komisi X DPR sejalan dengan amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Meskipun pendidikan tinggi tidak disebut secara eksplisit sebagai kewajiban negara, semangat konstitusi mengarah pada penyelenggaraan sistem pendidikan yang merata dan berkeadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 semakin menegaskan bahwa negara wajib menjamin pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Semangat ini seharusnya juga menjadi rujukan untuk pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi. KIP Kuliah adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan keadilan akses pendidikan tinggi.

Jika KIP Kuliah dikategorikan sebagai bansos, maka program ini rentan terhadap perubahan kebijakan anggaran dan prioritas politik. Bansos sering kali menjadi objek politisasi dan fluktuasi anggaran. Dengan memisahkan KIP Kuliah dari kategori bansos, program ini dapat diperlakukan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam menyelenggarakan pendidikan, sehingga lebih stabil dan berkelanjutan.

Tantangan Implementasi

Pembenahan skema KIP Kuliah bukan tanpa tantangan. Berikut beberapa tantangan yang perlu diatasi:

1. Akurasi Data. Perbaikan data BPS dan DTSEN membutuhkan waktu, biaya, dan koordinasi lintas institusi. Diperlukan audit data secara menyeluruh dan pembaruan data secara berkala.

2. Koordinasi Antarlembaga. BPS, Kemendiktisaintek, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah perlu bekerja sama dalam pengelolaan data dan penyaluran bantuan.

3. Anggaran. Memisahkan KIP Kuliah dari bansos dan memperluas cakupannya membutuhkan alokasi anggaran yang memadai. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan dana.

4. Verifikasi dan Validasi. Diperlukan mekanisme verifikasi berlapis untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Verifikasi tidak boleh terlalu rumit hingga menyulitkan pendaftar.

5. Sosialisasi. Masyarakat perlu memahami mekanisme KIP Kuliah dan cara mengaksesnya. Sosialisasi yang masif akan meningkatkan partisipasi.

6. Pengawasan. Diperlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran anggaran.

Solusi yang dapat ditawarkan antara lain:

• Melakukan audit dan pembaruan data DTSEN secara berkala.

• Mengintegrasikan data antarinstansi dalam satu platform yang terpadu.

• Memberikan ruang bagi pendaftar yang tidak terdata untuk mengajukan banding dengan bukti pendukung.

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran KIP Kuliah.

• Memperluas cakupan KIP Kuliah agar tidak hanya menanggung UKT, tetapi juga biaya hidup dan kebutuhan penunjang studi.

• Melibatkan perguruan tinggi dalam verifikasi data mahasiswa.

Penutup

Sorotan Komisi X DPR RI terhadap ketidakakuratan data BPS sebesar 25% adalah peringatan serius bagi pemerintah. Data yang akurat adalah fondasi kebijakan yang tepat sasaran. Jika data keliru, maka bantuan seperti KIP Kuliah bisa salah sasaran dan merugikan mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Komisi X DPR mendesak evaluasi menyeluruh terhadap BPS dan pembenahan skema KIP Kuliah, termasuk memisahkannya dari kategori bansos. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, dan negara wajib memastikan akses yang merata dan berkeadilan. Dengan perbaikan data, skema yang lebih fleksibel, dan komitmen anggaran yang kuat, KIP Kuliah dapat benar-benar menjadi jembatan bagi mahasiswa tidak mampu untuk meraih mimpi pendidikan tinggi. Semoga artikel ini bermanfaat.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apa itu KIP Kuliah?
KIP Kuliah adalah program bantuan pendidikan tinggi dari pemerintah yang menanggung biaya kuliah (UKT) dan memberikan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

2. Apa yang disoroti Komisi X DPR RI terkait KIP Kuliah?
Komisi X DPR menyoroti ketidakakuratan data kesejahteraan BPS sebesar 25% yang digunakan sebagai acuan penyaluran KIP Kuliah.

3. Mengapa ketidakakuratan data BPS berbahaya bagi KIP Kuliah?
Karena data yang tidak akurat dapat menyebabkan bantuan salah sasaran: mahasiswa miskin tidak mendapat bantuan, sementara mahasiswa mampu justru mendapatkannya.

4. Apa itu DTSEN dan desil?
DTSEN adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga. Desil adalah klasifikasi kesejahteraan dari desil 1 (paling miskin) hingga desil 10 (paling sejahtera).

5. Siapa yang berpeluang besar mendapat KIP Kuliah?
Pendaftar yang berada di desil 1 hingga 4 DTSEN berpeluang besar lolos KIP Kuliah.