Cara Membentuk SPI (Satuan Pengawas Internal) di Sekolah dan Yayasan 2026

Tata kelola lembaga pendidikan yang baik (good governance) menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif. Di tengah meningkatnya volume pengelolaan dana BOS, dana yayasan, serta aset sekolah yang kian kompleks, kebutuhan akan unit pengawas internal yang profesional menjadi krusial. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang 2019–2024, sektor pendidikan mencatat 449 kasus korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp1,9 triliun. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem pengawasan internal di tingkat satuan pendidikan dan yayasan.

Untuk merespons kebutuhan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah memperkuat regulasi pengawasan melalui berbagai peraturan, terutama bagi sekolah negeri. Sementara itu, yayasan yang menaungi sekolah swasta juga didorong untuk membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai bagian dari organ yayasan. Artikel ini akan memandu Anda langkah demi langkah membentuk SPI di sekolah dan yayasan pada tahun 2026, lengkap dengan syarat, dasar hukum terbaru, tugas, wewenang, dan tips mengatasi tantangan.

Baca Juga
Cara Menggunakan NPSN Untuk Administrasi Sekolah Tahun 2026

Pengertian dan Dasar Hukum SPI

Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah unit independen di dalam organisasi yang bertugas melakukan audit, evaluasi, dan konsultasi untuk memastikan tata kelola berjalan efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di lingkungan sekolah negeri, SPI berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari sistem pengawasan internal pemerintah. Sementara di yayasan pendidikan, SPI merupakan organ wajib yang diatur oleh undang-undang dan bertanggung jawab langsung kepada Pembina Yayasan.

Dasar hukum utama pembentukan SPI:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16/2001 tentang Yayasan, Pasal 40: Yayasan wajib memiliki organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. SPI merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal yang membantu Pengawas Yayasan.

2. Permendikbud No. 137 Tahun 2014: Untuk SPI di tingkat PAUD (Pos PAUD).

3. Permendikbud No. 75 Tahun 2016: Mengatur tentang Komite Sekolah yang salah satu fungsinya adalah pengawasan (meskipun SPI lebih ke internal manajemen).

4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 54: Satuan pendidikan harus memiliki sistem penjaminan mutu internal yang di dalamnya mencakup mekanisme pengawasan.

5. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang mengadopsi ISAK 35: Untuk yayasan, laporan keuangan harus diaudit dan diawasi secara independen, mendorong adanya SPI.

6. Surat Edaran Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek No. 1/SE/ITJEN/2025: Menegaskan perlunya unit pengendali internal di setiap satuan pendidikan untuk mencegah penyimpangan dana BOS dan BOP.

Syarat dan Kriteria Pembentukan SPI

Pembentukan SPI harus memenuhi beberapa kriteria agar unit ini efektif dan sah secara hukum:

a. Syarat Organisasi

• Untuk Yayasan: Memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Kemenkumham. SPI dapat dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Pembina Yayasan dan menjadi bagian dari struktur pengawas.

• Untuk Sekolah Negeri: SPI dapat dibentuk melalui SK Kepala Dinas Pendidikan setempat atau, untuk sekolah dengan otonomi khusus, melalui SK Kepala Sekolah dengan persetujuan Komite Sekolah.

b. Syarat Personel
SPI minimal terdiri dari Ketua dan 2 anggota. Personel yang direkrut wajib memenuhi kriteria:

• Independensi: Tidak merangkap sebagai Pengurus Harian Yayasan, Kepala Sekolah, Bendahara, atau jabatan eksekutif yang diawasinya.

• Kompetensi: Diutamakan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, manajemen keuangan, hukum, atau audit. Jika tidak ada, yayasan/sekolah wajib mengikutsertakan mereka dalam pelatihan audit internal bersertifikat (misalnya, dari Institute of Internal Auditors Indonesia atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP).

• Integritas: Tidak pernah terlibat kasus hukum, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

• Pendidikan: Minimal D3, diutamakan S1.

c. Syarat Administratif

• Adanya SK Pembentukan SPI dari pimpinan tertinggi organisasi (Pembina Yayasan atau Kepala Dinas).

• Adanya Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) yang ditandatangani oleh pimpinan dan Ketua SPI, berisi visi, misi, kewenangan, tanggung jawab, dan kode etik SPI.

• Tersedianya alokasi anggaran khusus untuk operasional SPI (biaya audit, pelatihan, transportasi).

Baca Juga
Cara Menghubungi Admin NISN Kemdikbud Jika Data Tidak Ditemukan

Langkah-Langkah Membentuk SPI

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membentuk SPI di yayasan atau sekolah Anda.

Langkah 1: Inisiasi dan Komitmen Pimpinan
Pimpinan Yayasan (Pembina) atau Kepala Dinas/Kepala Sekolah harus memiliki komitmen kuat. Tanpa dukungan puncak, SPI hanya akan menjadi macan kertas. Adakan rapat pimpinan untuk menyepakati urgensi pembentukan SPI dan alokasi anggarannya.

Langkah 2: Susun Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter)
Piagam ini adalah "konstitusi" SPI. Dokumen ini harus memuat:

• Visi dan misi SPI.

• Kedudukan SPI dalam struktur organisasi (melapor langsung ke Pembina/Pengawas Yayasan atau Kepala Dinas).

• Wewenang penuh SPI untuk mengakses seluruh dokumen, aset, dan informasi sekolah/yayasan.

• Lingkup kerja (keuangan, aset, SDM, kepatuhan, IT, dll.).

• Kode etik auditor internal (integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi).

Langkah 3: Rekrutmen dan Penetapan Personel
Pilih personel yang memenuhi syarat independensi dan kompetensi. Lakukan proses wawancara. Terbitkan SK Pengangkatan yang ditandatangani oleh Pembina Yayasan atau pejabat berwenang.

Langkah 4: Pelatihan dan Sertifikasi
Jika personel belum memiliki pengalaman audit, daftarkan mereka pada pelatihan Basic Internal Audit yang diselenggarakan oleh BPKP, Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia, atau Lembaga Pengembangan Auditor Internal (LPAI). Pelatihan ini bisa dilakukan secara online maupun offline.

Langkah 5: Sosialisasi ke Seluruh Elemen
SPI bukan "polisi rahasia". Sosialisasikan keberadaan, tugas, dan wewenang SPI kepada seluruh guru, staf, kepala sekolah, dan pengurus yayasan. Tekankan bahwa peran SPI adalah membantu, bukan mencari kesalahan. Transparansi sejak awal akan mengurangi resistensi.

Langkah 6: Pelaksanaan Audit Perdana dan Pelaporan
Tugas pertama SPI adalah menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Program ini berisi jadwal audit (misalnya, audit keuangan setiap triwulan, audit aset setiap semester, audit kepatuhan setiap tahun). Audit perdana harus dilakukan paling lambat 1 bulan setelah SPI dibentuk. Hasil audit berupa laporan yang diserahkan ke Pembina Yayasan/Pimpinan untuk ditindaklanjuti.

Tugas dan Wewenang SPI

Agar tidak terjadi tumpang tindih, berikut adalah tugas dan wewenang SPI yang jelas:

Tugas Utama SPI:

• Melakukan audit keuangan (verifikasi penggunaan dana BOS, dana yayasan, SPP).

• Melakukan audit kepatuhan (memastikan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan).

• Melakukan audit kinerja (efisiensi dan efektivitas program pendidikan).

• Melakukan pemeriksaan khusus (investigasi) jika ada indikasi kecurangan (fraud).

• Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan tata kelola.

Wewenang SPI:

• Mengakses seluruh catatan keuangan, dokumen, database, dan aset fisik.

• Mewawancarai siapa pun di lingkungan sekolah/yayasan.

• Meminta keterangan dari pihak eksternal jika diperlukan.

• Melakukan audit investigatif berdasarkan perintah Pembina/Pengawas.

Hal yang TIDAK BOLEH dilakukan SPI:

• SPI tidak boleh menjalankan fungsi operasional (misalnya, ikut mengelola dana atau menjadi panitia kegiatan). Fungsinya murni pengawasan, bukan eksekusi.

• SPI tidak boleh mengaudit hal-hal yang tidak tercantum dalam Piagam Audit tanpa persetujuan pimpinan.

Tantangan dalam Membentuk SPI

Berdasarkan pengalaman beberapa yayasan dan sekolah, berikut adalah tantangan umum:

Penutup

Membentuk Satuan Pengawas Internal di sekolah dan yayasan pada tahun 2026 bukan lagi sekadar formalitas, melainkan kebutuhan strategis untuk membangun lembaga pendidikan yang bersih, profesional, dan berkelanjutan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas—dari penyusunan piagam, rekrutmen personel independen, hingga pelaksanaan audit perdana—Anda tidak hanya melindungi aset lembaga, tetapi juga melindungi kepercayaan masyarakat dan masa depan anak-anak. SPI yang baik adalah investasi jangka panjang untuk kredibilitas dan integritas. Mulailah dari sekarang, sekecil apa pun organisasi Anda, karena pengawasan yang efektif dimulai dari niat tulus untuk berbenah.

Baca Juga
Cara Membuat Proposal Kegiatan Sekolah: Step-by-Step dari Latar Belakang hingga RAB

FAQ

1. Apakah SPI sama dengan Komite Sekolah?
Tidak. Komite Sekolah adalah mitra eksternal yang memberikan pertimbangan, dukungan, dan pengawasan dari sudut pandang masyarakat/orang tua. SPI adalah unit internal yang bertugas mengaudit kinerja dan keuangan dari dalam organisasi.

2. Apakah sekolah negeri wajib memiliki SPI?
Untuk sekolah negeri, fungsi pengawasan internal dijalankan oleh Inspektorat Daerah atau Dinas Pendidikan. Namun, untuk sekolah dengan otonomi khusus atau BLUD, SPI internal sangat disarankan dan diatur dalam regulasi pengelolaan keuangan BLUD.

3. Berapa biaya untuk membentuk SPI?
Biaya utama adalah untuk honor personel (jika tidak dirangkap oleh jabatan lain), pelatihan, dan operasional. Untuk yayasan kecil, bisa memulai dengan personel paruh waktu dan pelatihan daring gratis.

4. Bolehkah Kepala Sekolah merangkap sebagai Ketua SPI?
TIDAK BOLEH. SPI harus independen. Kepala Sekolah adalah pihak yang diaudit, sehingga tidak mungkin merangkap sebagai auditor. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar audit internal.

5. Apakah temuan SPI harus dilaporkan ke polisi?
Tidak otomatis. Temuan SPI bersifat internal. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, SPI merekomendasikan kepada Pembina Yayasan atau Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum. SPI tidak berwenang melapor langsung ke polisi.